Kita sebagai remaja maupun mahasiswa mungkin sering melihat berita terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah. Yang lebih parahnya lagi adalah ringannya hukuman yang menjerat para pelaku korupsi tersebut. Entah karena uang yang dicurinya sedikit, atau mungkin ada modus lain dibalik jalannya persidangan, seperti kasus suap menyuap dan manipulasi hukum, kita tidak dapat menduganya. Seperti yang terjadi dikawasan Indonesia Bagian Timur. Banyak masyarakat disana yang status ekonominya jauh dari kata sejahtera. Setiap dana pertumbuhan dan pembangunan yang didistribusikan oleh Pemerintah Pusat seakan-akan tidak pernah tersentuh dan dinikmati oleh masyarakat disana. Dengan kuantitas sumber daya manusia yang sangat banyak, Indonesia belumlah bisa mencapai kualitas sumber daya manusia di tingkat yang lebih baik. banyak alasan mengapa hal itu bisa terjadi.
Sumber daya manusia yang berkualitas tidaklah hanya berdasarkan pada tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi akhlak dan moral juga menentukan tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia di dalam suatu wilayah. Hal ini adalah salah satu penyebab kemundurnya perekonomian yang terjadi di Wilayah Indonesia Bagian Timur. Kurangnya tingkat pengawasan pemerintah pusat dalam mengawasi jalannya kegiatan pendistribusian dana pembangunan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan Korupsi. Karena hal tersebut, dana yang seharusnya dialokasikan untuk fasilitas baik itu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan semacamnya akan berkurang jumlahnya. Akibatnya adalah pertumbuhan dan pembangunan Ekonomi di wilayah tersebut akan melambat dan bahkan akan mengalami kemunduran.
Agar kejadian yang tidak diinginkan tersebut tidak terjadi, maka pemerintah pusat dan petugas pengawasan haruslah bijaksana dalam mencegah dan menangani kasus tersebut. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah dengan membangun lembaga-lembaga dan pusat badan pengawasan ataupun sejenisnya di wilayah Indonesia Bagian Timur. Meningkatkan lagi pengawasan atau mempersempit kesempatan-kesempatah pelaku juga merupakan salah satu pencegahan agar kasus yang tidak diinginkan tersebut tidak terjadi. Balai pengaduan juga sangat penting bagi masyarakat yang apabila telah menyaksikan langsung aksi pelaku dan ingin mengadukannya ke pihak berwajib. Apabila pemerintah pusat mampu merealisasikan hal-hal tersebut, kemungkinan besar kasus-kasus seperti Korupsi, Suap-menyuap, maupun Pencucian Uang yang sangat merugikan negara akan berkurang.
